Terkait Perpanjangan PPKM, MJP Mintakan Pemerintah Harus Berikan Penjelasan Penerapannya Kepada Publik

oleh -330 views

SULUT– Diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Tanggal (02-16) Agustus 2021, ditanggapi Anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP).

Menurut MJP sapaan akrab legislator DPRD Sulut Daerah Pilihan (Dapil) Minut-Bitung ini, pada prinsipnya sepakat diperpanjangnya PPKM dalam rangka memutus rantai penyebaran covid-19 di Sulut.

” Tetapi pemerintah harus memberikan penjelasan juga kepada Publik terkait dengan penerapan PPKM, di masing-masing Kabupaten dan kota mana yang berada pada level 1 hingga level 4,”tukas MJP.

Dijelaskannya, misalkan penerapan PPKM apakah berpengaruh pada angka kasus positif covid menurun atau tidak ada perubahan secara signifikan. Karena dengan diperpanjangnya PPKM, pastinya akan berdampak pada kondisi situasi ekonomi publik.

” Ini yang harus dikaji secara kooperensif. Sehingga penerapan PPKM ini terukur. Jika dalam penerapan PPKM selama dua minggu terjadi penurunan kasus covid, itu diasumsikan sesuai dengan kajian oleh pemerintah kira-kira sekian persen,”ungkap Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulut ini kepada sejumlah wartawan, Senin (02/08/21).

Lanjutnya, untuk target bantuan sosial dalam menanggulangi persoalan perekonomian masyarakat di masa PPKM  ini harus dijabarkan juga oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini masing-masing perangkat daerah.

” Agar supaya publik juga bisa mendapatkan penjelasan dan edukasi, bahwa penerapan PPKM untuk keamanan masyarakat dan kesehatan publik. Sehingga pemerintah tidak hanya serta merta pada persoalan surat menyurat atau edaran kepada publik, tetapi lebih pada mengedukasi masyarakat memberikan pencerahan kepada masyarakat target pemerintah sehingga PPKM harus diperpanjang.”Jelas MJP.

Dikatakannya, terpantau dari berbagai sosial media berkembang PPKM membawa kesulitan bagi masyarakat. Karena PPKM lebih membawa kepada hal yang tidak produktif kepada para pekerja-pekerja serabutan, sementara kasus positif covid masih terus bertambah.

“Ini harus di berikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat tenang dan disipilin menjalankan PPKM ini. Begitu juga fungsi penegakan terhadap pelanggar PPKM. Ini yang harus diberikan nilai bobot yang sangat penting sehingga pemerintah menerapkan ini, dapat menekan kasus penyebaran covid-19. Sehingga publik bisa tenang dengan PPKM level 1-4.”pungkasnya.(Ika)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *