Kurikulum Diknas : Filsafat & Ideologinya

oleh -601 views
Sovian Lawendatu

#SebuahEksplorasiHistoris

Oleh : Sovian Lawendatu

SEMUEL Bowel melansir bahwa sistem pendidikan merupakan reproduksi sistem atau ideologi kapitalisme. Lansiran Bowel ini sejalan dengan lansiran Paulo Freire, filsuf humanis pencetus Pedagogia Pengharapan, yang menyatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah agen kapitalisme.

Lansiran Bowel dan Freire itu sebetulnya lebih klop dengan sistem pendidikan di negara-negara Barat. Namun, lansiran keduanya menyingkap adagium klasik, bahwa kurikulum sebagai (sub)sistem pendidikan di suatu negara merupakan reproduksi ideologi dan filsafat pendidikan yang berlaku di negara itu. Adagium ini sesungguhnya juga berlaku atas eksistensi kurikulum pendidikan nasional (diknas) dalam sejarah kelahiran dan perkembangannya.

Kurikulum diknas lahir pada era Revolusi Kemerdekaan atau pada masa Mendikbud pertama Ki Hajar Dewantara – kala itu itu disebut Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Sesudah itu, kurikulum diknas mengalami perkembangan. Tercatat, bahwa sejarah perkembangan kurikulum diknas berlangsung pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan 2021. Dalam konteks sejarah kelahiran dan perkembangannya itu, kurikulum diknas niscaya mencitrakan ideologi dan filsafat pendidikan yang melandasi penyusunannya.

Kurikulum Diknas Era Revolusi Kemerdekaan

Pada era Revolusi Kemerdekaan, kurikulum diknas berlandaskan ideologi Pancasila dan filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Sejalan dengan ideologi Pancasila dan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berasaskan kebangsaan, kebudayaan dan yang mengedepankan konsep “pendidikan merdeka”, maka pada era ini, kurikulum diknas menjadi instrumen untuk menciptakan bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Pada era Revolusi Kemerdekaan ada beberapa orang yang secara bergantian menjabat sebagai Mendikbud (dengan sebutannya yang khas kala itu). Ki Hajar sendiri menjadi Mendikbud hanya sekitar empat bulan (19 Agustus s.d. 14 November 1945). Pada tahun 1947 (era Mr. R. Soewandi) bahkan telah dirancang sebuah kurikulum diknas. Namun, kurikulum diknas rancangan Mendikbud Soewandi itu nanti diberlakukan pada tahun 1950 (era Mendikbud Sarmidi Mangunsarkoro). Kecuali kebijakan perubahan ejaan Bahasa Indonesia, yang dikenal dengan Ejaan Soewandi, Mendikbud yang satu ini memang tidak dapat memberlakukan kurikulum rancangannya itu karena situasi revolusi. Jadi, dapat dikatakan, kurikulum diknas rancangan Mendikbud Ki Hajar Dewantara masih diberlakukan pada era Mendikbud Soewandi.

Kurikulum Diknas Era Orde Lama

Pasca-revolusi Kemerdekaan atau pada Era Orde Lama (Orla), maka setelah Kurikulum 1950, terjadi dua kali perubahan kurikulum. Hasilnya dikenal dengan Kurikulum 1952 (era Mendikbud Bahder Djohan) dan Kurikulum 1964 (era Mendikbud Prijono). Dari segi metodologi pembelajaran dan tekanan tujuan diknas, bahkan dari aspek filosofis dan ideologis, Kurikulum 1950 sama saja dengan kurikulum Diknas Era Revolusi Kemerdekaan (atau era Ki Hadjar Dewantara). Masalahnya, selain berlandaskan Pancasila dan pemikiran filosofis Ki Hadjar Dewantara, Kurikulum 1950 juga eksis sebagai “Rencana Pelajaran” (Leer Plan) yang hendak menciptakan manusia/bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Kurikulum 1952 mengedepankan “Rencana Pelajaran Terurai” sehingga ia berbeda daripada kurikulum diknas sebelumnya yang berbentuk “Rencana Pelajaran” (Leer Plan). Dalam kurikulum ini terdapat silabus dan rincian mata pelajaran. Dalam hal ini setiap guru diberi tanggung jawab untuk mengampu satu mata pelajaran. Selain itu, Kurikulum 1952 juga memuat tujuan diknas dalam hal “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Inilah penanda perbedaan Kurikulum 1952 dengan kurikulum sebelumnya. Walaupun demikian, Kurikulum 1952 tetap bertumpu pada ideologi Pancasila.

Kurikulum 1964 dikenal sebagai “Kurikulum Pancawardhana” karena kurikulum ini mengklasifikasikan mata pelajaran atas lima kelompok, yakni moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum ini terutama diterapkan sebagai dasar pendidikan di jenjang SD, sebagai pendidikan yang mengembangkan kreativitas, rasa, karsa, karya dan moral. Kurikulum ini pun secara ortodoktrinal berpijak pada ideologi Pancasila.

Kurikulum Diknas Era Orba

Era Orde Baru (Orba) ditandai dengan pemberlakuan Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, dan Kurikulum 1994. Keempat kurikulum diknas ini memiliki ciri khas masing-masing. Namun, yang mendasar adalah, bahwa keempat kurikulum diknas ini sama-sama mempertegas kedudukan ideologi Pancasila dalam pertentangannya dengan ideologi komunisme. Ini dapat dimaklumi, karena era Orba ditandai dengan ‘pembersihan’ terhadap segala anasir komunisme beserta paham ideologis dan filosofis yang dipandang berkaitan dengan komunisme (leninisme, marxisme, maoisme). Berhubung dengan itu, maka lahir mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Tidak cukup dengan PMP, maka (pada masa Mendikbud Nugroho Notosusanto) diberlakukan indoktrinasi ideologi negara melalui Penataran P4.

Rezim Orba dikenal otoriter dan, karenanya, sentralistik.  Itu sebabnya (pada era Mendikbud Daud Jusuf) diberlakukan kebijakan Normalisasi Kampus lengkap dengan penumpulan daya kritis mahasiswa. Di tataran ‘sistem’ kurikulum diknas, rezim Orba memberlakukan kurikulum yang bertabiat sentralistik. Sentralisme ini mengemuka dengan eksistensi Kurikulum 1975 sebagai Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Selain itu (pada masa Mendikbud Nugroho Notosusanto), malahan diberlakukan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang naga-naganya menonjolkan ‘kepahlawanan’ seorang Jenderal Soeharto sekaligus menenggelamkan peran sentral para pejuang kemerdekaan bangsa di bidang politik dan diplomasi, terutama Ir. Soekarno atau Bung Karno. Jelas, pada masa Orba, kurikulum Diknas berfungsi ganda : sebagai instrumen pelestarian ideologi Pancasila, sekaligus alat pelanggengan kekuasaan rezim tersebut.

Rezim Orba, jika dikuliti, tidak sepenuhnya Pancasilais. Buktinya adalah kebijakannya di bidang pembangunan yang condong kapitalistik atau developmentalistik. Tabiat kapitalistik atau developmentalistik rezim ini tidak tanpa memengaruhi kebijakan perubahan kurikulum diknas. Pada era Mendikbud Fuad Hassan (1985 – 1993), ada upaya untuk lebih mengedepankan fungsi pendidikan sebagai pusat pembentukan insan cendekia (cendekiawan) bangsa. Namun, upaya ini kemudian (masa Mendikbud Wardiman Djojonegoro, 1993 – 1998) cenderung dieliminasi dengan kurikulum diknas (Kurikulum 1994) yang mengontaminasikan ideologi Pancasila dengan kapitalisme dengan prinsip link and match-nya. Maka, dengan Kurikulum 1994 dunia diknas terjerembab ke alam pragmatisme. Artinya dunia diknas direduksi sebagai pabrik pencetak manusia-pekerja, menjadi sekerup-sekrup mesin industrialisasi. Jargon yang populer untuk ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap pakai. Tentu saja, dengan prinsip link and match tadi dunia diknas tak cukup efektif membebaskan bangsa dan masyarakat Indonesia dari belenggu pengangguran dan kemiskinan ekonomi; sebab pengangguran dan kemiskinan ekonomi yang membelit kehidupan masyarakat dan bangsa bukan semata disebabkan oleh faktor pendidikan, melainkan juga oleh faktor-faktor lain, seperti kebijakan negara dan sistem kapitalisme global.

Kurikulum Diknas Era Reformasi (21 Mei 1998 – sekarang)

Era Reformasi dalam sejarah kebangsaan Indonesia praktis dimulai dengan tumbangnya rezim Orba pada tanggal 21 Mei 1998. Era ini berlangsung hingga kini.

Pada era ini telah terjadi empat kali perubahan kurikulum diknas. Untuk ini dikenal adanya Kurikulum 2004, Kurikulum 2006, Kurikulum 2013 (K-13) dan Kurikulum 2021 sebagai Kurikulum Sekolah Penggerak yang baru akan diujicobakan pada awal tahun pelajaran 2021/2022. Sebetulnya, pada tahun 1999, Kemdikbud telah menelorkan ‘kurikulum baru’ yang disebut ‘Kurikulum 1999’. Namun, ‘Kurikulum 1999’ lebih merupakan suplemen Kurikulum 1994.

Dari segi landasan ideologis, keempat kurikulum diknas tersebut sama saja, karena keempatnya berlandaskan Pancasila. Malahan, keempat kurikulum era Reformasi ini sama-sama menekankan penguatan pendidikan karakter yang bersendikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kecendekiaan universal yang berbasiskan budaya literasi dan kecakapan abad ke-21. Kalau pun berbeda, maka perbedaannya terjadi pada aspek pengintegrasian nilai-nilai karakter tersebut pada konstruksi kurikulum-kurikulum itu sendiri. Dalam hal ini, kehadiran nilai-nilai karakter Pancasila pada tiga kurikulum sebelumnya lebih ‘ditempelkan’, sedangkan pada Kurikulum 2021 atau Kurikulum Sekolah Penggerak, nilai-nilai karakter Pancasila benar-benar menjiwai dan mengarahi setiap proses pembelajaran. Ini dibuktikan dengan pembentukan Profil Pelajar Pancasila pada setiap dimensi tujuan pembelajaran.

Dari aspek filsafat pendidikan, Kurikulum 2004 sebetulnya sama saja dengan Kurikulum 2006. Pasalnya kedua kurikulum ini berpijak pada teori konstruktivisme. Dalam hal ini, kedua kurikulum tersebut sama-sama mengedepankan pencapaian kompetensi peserta didik. Perbedaannya terletak saja pada ‘struktur kewenangan’ dalam pelaksanaannya. Pada Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) kewenangan pusat masih dominan, sedangkan pada Kurikulum 2006, sekolah diberi kewenangan untuk menjabarkan standar isi kurikulum ke dalam konteks lokalitas,, sesuai dengan era Otonomisasi Daerah (Otda). Itu sebabnya, Kurikulum 2006 disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau ‘Kurikulum Sekolah’.

K-13 tidak sepenuhnya meninggalkan aspek-aspek mendasar dalam KTSP dan KBK, seperti prinsip kompetensi peserta didik yang bercorak konstruktivis dan kontekstualisasi metode pembelajaran dan muatan kurikulum. Hanya saja, yang khas pada K-13 adalah pengutamaannya pada ‘filosofi belajar’ ilmiah, sehingga K-13 bercorak saintifik; menuntut penerapan model-model pembelajaran saintifik, seperti Discovery Learning, Inquiry Learning, dan Problem Based Learning.

Kurikulum 2021 atau Kurikulum Sekolah Penggerak (KSP) tidak sepenuhnya berbeda dengan K-13, KTSP, dan KBK. Prinsip-prinsip kontekstualisasi dan relevansi kurikulum masih dipertahankan pada Kurikulum yang baru akan diujicobakan ini pada bulan Juli nanti. Malahan, pada konstruksi KSP ada semacam KTSP, yang disebut Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan (KOSP). Hanya saja, dari aspek filosofis, KSP mengedepankan konsep “Merdeka Belajar” sebagai visi diknas yang digali oleh Mendikbud Nadhiem Makarim dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di titik ini, dapat dikatakan bahwa KSP merevitalisasikan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang memang klop dengan Pancasila.

Penulis adalah Sastrawan dan Guru Pendidik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *