Kekerasan Seksual di Sulut Semakin Mengkhawatirkan, GPS Desak Pemerintah Daerah Buat Regulasi

oleh -154 views

SULUT– Kamis (17/06/21), Gerakan Perempuan Sulut (GPS) terus mendorong pemerintah yang ada di Sulut lebih tegas lagi dalam mengambil sikap terahadap Kekerasan seksual di daerah dengan julukan nyiur melambai ini.

Sudah banyak kasus kekerasan seksual di Sulut yang semakin mengkhawatirkan, seperti kasus perkosaan yang dilakukan oleh 8 orang dewasa atau mungkin lebih terhadap seorang anak disabilitas merupakan tindakan biadab dan melukai hati nurani kemanusiaan kita.

Dengan hal tersebut Gerakan Perempuan Sulut (GPS) mengutuk keras aksi keji para pelaku dan meminta kepada aparat penegak hukum, untuk segera memproses dan memberikan hukuman maksimal kepada para pelaku sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

GPS juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan OPD-OPD terkait dan siap untuk bekerjasama dalam penanganan korban. Diharapkan ini bukan hanya sebagai tindakan pemadam kebakaran yang bergerak karena ada kejadian, namun terus bersinergi dengan semua pihak, termasuk dengan gerakan masyarakat sipil, mulai dari pencegahan dan pemberdayaan.

Saat ini tindakan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kekerasan seksual sangat penting untuk dilakukan. Membangun kesadaran masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terjadi pada siapa saja dari anak kecil sampai lansia dan juga kelompok rentan lainnya seperti kelompok disabilitas. Memberi pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM, tak sekedar tindakan amoral atau asusila. Melalui sosialisasi di institusi keluarga, pendidikan di semua tingkatan, lembaga keagamaan dan juga organisasi–organisasi sosial lainnya.

Juga yang sangat penting adalah perlindungan dan rehabilitasi korban kekerasan hingga menjadi penyintas, karena itu adalah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara. Itu adalah hak korban yg harus dipenuhi.

Oleh karena itu, itu GPS mendesak Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi yang mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Terakhir GPS juga mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL sebagai landasan hukum untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual dan penindakan pelaku.(albert)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *