Kasus Pemecatan dan Penurunan Pangkat Dr Vany Tamansa, Bakal Berujung di PTUN

oleh -3.911 views
dr.Vany Tamansa

SITARO – Kasus pemecatan dan penurunan pangkat yang dilakukan oknum Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terhadap, dr Vany Tamansa, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sempat viral, menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat.

Pasalnya dokter terbaik yang ada di Kepulauan Nusa Utara ini, telah mengabdikan dirinya selama 14 tahun untuk melayani masyarakat Kabupaten Sitaro.

Terkait hal tersebut, dr Vany Tamansa saat diwawancarai wartawan media ini mengatakan, pihaknya telah menyurat ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) serta Biro Hukum Pemprov Sulut, namun mereka menyarankan agar mengirim surat bantahan ke bupati Sitaro.

“Jika dalam 10 hari sudah ada jawaban atau pun tidak. Saya tetap akan menempuh jalur hukum membawa hal ini ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),”tegas dr Vany Tamansa.

Sementara itu, pengamat hukum Tata Negara Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Glendy Morten Lumingkewas, SH.MH, saat dimintai tanggapan terkait apa yang dialami oleh dr Vany Tamansa oleh media ini mengatakan, setelah dipelajari ternyata pemecatan dan penurunan pangkat dari golongan 3D ke golongan 3C. Adanya kejanggalan mulai dari penurunan pangkat yang dilakukan oleh Kasubag Dinas Kesehatan Sitaro, padahal yang bersangkutan menerima gaji berkala golongan 4A sejak tahun 2018.

Dijelaskannya, ASN bisa di pecat jika melalukan pelanggaran seperti yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasal 77 Dan Pasal 87 dan peraturan Pemeritah No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 Tahun2017 dalam pasal 250 tentang Pemecatan dengan Tidak hormat.

“Dasar pemberhentian ASN harus melewati tahapan dan harus di lihat besar atau kecilnya pelanggaran. Pemberhentian juga harus mengacu kepada Peraturan Badan Kepegawain Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,”terang Pentolan Unsrat  jurusan hukum ini, Glendy Lumingkewas,Minggu (13/06/2021).

Lanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (4) PP 53/2010 Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

“Pada dasarnya setiap keputusan Pemerintah (Bupati) Harus mengacu kepada undang-undang dan Peraturan. Jika semua hal telah terpenuhi dan lewat bukti-bukti telah jelas melalukan pelanggaran maka tindakan pemecatan bisa lakukan. Akan tetapi jika tidak, maka ASN yang di Pecat bisa melalukan upaya keberatan administrasi dan melalukan upaya hukum gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara”tandas Lumingkewas.

Dibeberkannya, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”) dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Dasar Mengajukan Gugatan ke Pengadilan TUN. Di dalam Pasal 53 UU 9/2004 dijelaskan bahwa dasar sekaligus alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN adalah Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan.

“Bukan tidak mungkin pemimpin daerah kabupaten kepulauan Sitaro tengah berjalan kekuasaan yang sedang mencabut manusia dari akar kemanusiaannya, menghilangkan otoritas pribadi manusia sebagai person, merampas hak Dokter Vany Tamansa, dan pembodohan massal terhadap ribuan pasien di  Pulau Siau Tagulandang dan Biaro”pungkas Glendy Lumingkewas.(Albert)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *