Litani Kesakitan Sang dr Vany Tamansa Dalam Kasus Pemecatan ASN dan Penurunan Pangkat

oleh -6.517 views
Foto : dr. Vany Tamansa

SITARO – Litani kesakitan dari masyarakat kecil dalam realitas kita masing-masing. Ketika kekuasaan hanya dimiliki oleh segelintir elite, maka demokrasi Indonesia menjadi timpang dan tumpul. Memang tidak ada negara yang memiliki sistem demokrasi yang sempurna; yang ada adalah proses menuju demokrasi yang diidealkan.

Apa yang salah dengan Daerah ini? Tak sekadar sebuah ucapan lirih sang dokter Vany Tamansa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya, proses pemecatan dan penurunan pangkat dari golongan 4A menjadi 3C terhadap salah satu dokter kebanggaan warga Sitaro ini, dinilai tidak sesuai prosedur bahkan terkesan tendensius oleh oknum Bupati Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) kian menuai dan menjadi perbincangan publik yang langsung menghujam getasnya persoalan di Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) saat ini.

Saya jadi ingat adagium Abraham Lincoln: Sebuah negara yang sukses apabila pemerintahan tunduk pada semangat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun sebagaimana kritik Aristoteles (348-322 SM), jika pemerintahan hanya milik segerombolan orang, maka demokrasi menjadi sebuah sistem yang bobrok.

Kendati pemecatan tersebut sejatinya dimaksudkan menghadirkan keadilan dan juga menguak kebenaran logis.

Kasus pemecatan terhadap seorang dokter, setara dengan sebuah perayaan kritik dan sarkasme yang langsung menabrak persoalan-persolan logis kontemporer di kepulauan Sitaro. Sebuah cermin daerah yang dipenuhi retakan persoalan politik, kriminal dan deviasi sosial.

Dan luka-luka yang terjadi dalam kecelakaan terhadap dokter Vany Tamansa, yang saat itu dalam tugas negara untuk membantu keselamatan warga masyarakat itu menodai hati bening kaum perempuan atau ibu yang tak mendapatkan afirmasi yang semestinya menjadi sumber daya manusia dalam pembangunan dan pemajuan bangsa

Ketika rakyat bertanya, siapakah kepala daerah
kita yang sesungguhnya, justru yang nampak adalah sosok-sosok pemimpin yang bersembunyi di balik dalil-dalil hukum yang memberi dia kuasa. Oh… betapa ironi ini terasa menusuk kita semua.

Selain fenomena kekuasaan yang timpang dalam kehidupan politik, ada juga begitu banyak masalah yang menimpa seorang ASN dokter Vany Tamansa hanya perbedaan pandangan sesaat. Oleh karena itu hemat saya kita perlu berkaca pada kedekatan emosional di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang seangkatan dengan dr. Devy Tanos yang merupakan istri dari Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandou dan dr. Merry Mawardi yang merupakan istri dari Wakil Walikota Manado Richard Sualang.

Bukan tidak mungkin pemimpin daerah kabupaten kepulauan Sitaro tengah berjalan kekuasaan yang sedang mencabut manusia dari akar kemanusiaannya, menghilangkan otoritas pribadi manusia sebagai person, merampas hak Dokter Vany Tamansa demi kepentingan semata, dan pembodohan massal terhadap ribuan pasien di Pulau Tagulandang dan Biaro.

Entah kekuasaan apa yang dimiliki oleh Pemimpin Daerah Sitaro memecat dan penurunan pangkat terhadap dokter terbaik di Pulau Tagulandang. Bukan tidak mungkin sangat bertendensi menginjak-injak kemanusiaan.

Melihat kondisi seperti ini apa yang mesti para ASN dan Warga masyarakat pelajari dan tanamkan dalam diri.

Menjawab pertanyaan di atas, Bupati Sitaro mesti memiliki konsep yang benar mengenai demokrasi. Demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang menjadi catatan penting adalah keutamaan yang harus dimiliki oleh rakyat itu sendiri.

Filsuf Yunani Kuno yaitu Plato pernah mengkritik demokrasi di Athena dengan menggagas aristokrasi, yaitu negara yang dipimpin oleh seorang filsuf raja.

Kritikan Plato tersebut sebenarnya mau menegaskan bahwa demokrasi tidak akan benar-benar hidup tanpa aristokrasi. Jika dalam demokrasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan, maka rakyat itu sendiri haruslah seperti seorang filsuf raja, yaitu pemimpin yang yang punya keutamaan praktis seperti filsuf dan sekaligus berkharisma seperti raja.

Salah jika dalam demokrasi warga negara hanya mengandalkan pemimpinnya; warga negara sendiri adalah pemegang kekuasaan yang niscaya dalam demokrasi. Oleh karena itu warga negara atau rakyat sendiri harus memiliki keutamaan praktis dan rasionalitas yang memadai.

Akhirnya saya harus mengutip Plato (472-347 SM) dalam “The Republic”: Apabila, orang-orang akan mengejar kemerdekaan dan kebebasan tidak terbatas, akibatnya bencana bagi negara dan warganya. Apabila setiap orang ingin mengatur diri sendiri dan berbuat sesuka hati maka yang akan terjadi, kekerasan, ketidaktertiban atau kekacauan, tidak bermoral, dan ketidaksopanan.

Menurut Plato, demokrasi di tangan penguasa yang korup dan masyarakat yang mendewakan kebebasan individu berlebihan akan membawa bencana bagi negara, yakni anarki dan tirani.

Penulis adalah komunitas forum lintas literasi Sulawesi Utara.(Albert)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *