Warga Sea : Pak Presiden Jokowi Lihatlah Kami Sebagai Rakyat Kecil

oleh -5.950 views
Foto : Beberapa Wartawan Saat Mewancarai Warga Desa Sea, tepatnya di Lokasi Pembangunan yang didalamya ada Mata Air yang dikomsumsi warga Desa Sea.

MNAHASA – Pembagunan perumahan Griya Sea Lestari 5 di desa Sea Kabupaten Minahasa, oleh developer PT Bangun Minanga Lestari (BML). Terus mendapat penolakan dari warga setempat dan komunitas save mata air kolongan desa sea kabupaten Minahasa.

Pasalnya, lokasi pembangunan perumahan tersebut merupakan kawasan hutan lindung.

Lenda Lendeng warga desa sea ,saat dimintai keterangan di lokasi Kawasan Hutan Lindung Mata Air Kolongan Desa Sea. Menegaskan, menolak keras akan pengrusakan Kawasan Lindung Kolongan Desa Sea.

Menurutnya, lokasi yang akan dibangun perum griya lestari sea 5 oleh pihak developer PT BML, merupakan wilayah kawasan lindung serta terdapat sumber mata air yang merupakan kebutuhan utama bagi hajat hidup orang banyak.

“Kawasan tersebut, sudah menjadi turun temurun dan terus dijaga, dilestarikan. Karena merupakan sumber mata air yang dikomsumsi oleh warga desa sea,” ucap Lenda,Sabtu (29/05/2021)

Ia mengatakan, jika dilakukan pembangunan perumahan oleh PT BML , dikwatirkan  dampak terparah dari penggusuran kawasan lindung atau hutan kolongan yang notabene merupakan daerah resapan air, dapat mengakibatkan bencana banjir.

“Saat ini debit air bersih dari mata air hutan kolongan sudah menurun drastis dan air menjadi keruh. Yang kami khawatirkan, bencana banjir pada medio 2017 lalu kembali terjadi lagi,” keluhnya.

Sementara itu aktivis peduli lingkungan, Henny Soetrisno, menyayangkan pernyataan ketua DPRD Minahasa Gladys Kandow, yang mengatakan rencana pembangunan telah melalui kajian.

“Apa yang disampaikan Ketua DPRD Minahasa, Gladys Kandouw bahwa lokasi berjarak 207 meter dari titik mata air dan telah lengkap perijinan serta sudah melalui kajian adalah pembohongan publik,” tegas aktivis yang akrab disapa ma’ Dede ini.

Dikatakannya, lokasi pembangunan dari titik mata air kurang dari 200 meter yang adalah angka-angka fiktif dalam pengukuran untuk mengelabui warga dan khalayak semuanya.

“Sudah sangat jelas proyek ini menyalahi perda Minahasa Nomor 1 Tahun 2014, yang artinya cacat hukum. Untuk itu kami menolak keras, karena kami amat sangat mengkhawatirkan mata air di Desa Sea yang mulai terancam akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab”terangnya.

Ditegaskannya, ini amat sangat jelas tertuang di dalam UU Nomor 32 Thn 2009 . Seharusnya dalam proses AMDAL, harus melibatkan warga terdampak. Tapi mereka melibatkan oknum-oknum entah darimana dan bahkan, bukan warga terdampak, namun nampak terkesan main kucing-kucinngan dan tidak transparansi.

“Tujuan penolakan karena kami mempunyai landasan hukum yang didalamnya mencakup kawasan lindung rawan bencana.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah dan kawasan imbuhan air tanah serta kawasan sempadan mata air,” tegas Soetrisno.

Sementara, mantan Hukum Tua Desa Sea, Ronny Tulangow  berharap ada perhatian  dari pemerintah kabupaten minahasa dalam hal ini Bupati Royke Roring, Wakil Bupati Robby Dondokambey, serta pihak terkait lainya.

“Bahkan yang terutama Bapak Presiden Jokowi, Gubernur Bapak Olly Dondokambey, dan Anggota DPRD Provinsi Sulut yang representativ dari Dapil Minahasa-Tomohon.

“Kami warga sea berharap apa yang menjadi kerinduan kami sebagai rakyat kecil yang mempertahankan warisan peninggalan sumber air hidup dari nenek moyang kami,dapat di perhatikan. Pak presiden Jokowi lihatlah kami rakyat kecil” ungkap Ronny.(Albert)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *