Soekarno, Hingga Arah Kebijakan dan Awal Kemerdekaan Politik Luar Negeri Indonesia

oleh -373 views
Jimmy Gosal

Oleh : Jimmy Billy Gosal, SH.MH

ARAH kebijakan luar negeri Indonesia yang ada pada masa awal kemerdekaan sebagai bentuk perjuangan dalam mewujudkan perdamaian itu sendiri. Politik luar negeri yang dimiliki Indonesia sudah mulai berjalan ketika awal kemerdekaan Indonesia, yaitu pada pemerintahan Presiden Soekarno.

Pada awal kemerdekaan, kebijakan-kebijakan dari politik luar negeri Indonesia lebih mengarah pada tujuan internasional, kemudian menentang adanya dekolonisasi, serta segala bentuk penjajahan yang ada. Kemudian, hal tersebut dapat dipahami pula sebagai bentuk penerapan dari pembukaan UUD 1945 itu sendiri.

Disisi lain, adanya politik luar negeri dengan tujuan memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dapat dilihat dari pidato Bung Karno saat KTT Non-Blok yang berlangsung di Beogard tanggal 1 September 1961 yang menerangkan bahwa, “kemerdekaan berarti mengakhiri untuk selamanya isapan bangsa oleh bangsa, pengisapan secara langsung maupun tak langsung” Secara tersirat pidato yang dikatakan oleh Bung Karno memberikan gambaran politik luar negeri Indonesia menentang adanya penjajahan baik dalam kolonialisasi maupun imperialisme. Selain itu,

Pada awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia difokuskan pada bagaimana memperoleh pengakuan dari negara lain atas kemerdekaannnya.

Soekarno, sebagai presiden pertama Indonesia tentu memiliki pengaruh terhadap perpolitikan luar negeri Indonesia. Saat menjadi presiden, Soekarno sangat membenci segala hal yang memiliki kaitan dengan kolonialisme dan imperialisme.

Hal ini yang kemudian mengarahkan Indonesia kepada terbentuknya barisan anti-imperialis internasional secara radikal. Hal ini terwujud dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berisi “….melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Selain bersifat anti imperialisme, masa kepemimpinan Soekarno yang juga disebut masa Demokrasi Terpimpin juga bersifat konfrontatif dan lebih militan, karena Indonesia menentang dengan keras nekolim, yaitu imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme.

Namun, sikap Soekarno yang seperti ni membuat Indonesia menjadi condong kepada Blok Timur. Hal ini membuat Jakarta lebih akrab dengan Moskow, Beijing, dan Hanoi, serta mmusuhi Amerika Serikat dan para sekutunya (Sihbudi, 1997).

Hal ini didasari atas kebencian Soekarno atas sikap kolonialisme yang dilakukan Blok Barat dan negara-negara di Blok Timur lebih mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian, menurutnya politik luar negeri Indonesia yang ditetapkan oleh Soekarno lebih revolusioner.

Hal ini terlihat dalam kemunculan slogan nasakom, atau nasionalis, agama, dan komunis, yang berlangsung hingga masuknya partai komunis di Indonesia.

Sebagai kelanjutan dari pengaruh yang diterapkan oleh Soekarno terhadap politik luar negeri Indonesia, Soekarno juga mengambil beberapa keputusan. Keputusan-keputusan tersebut antara lain adalah merebut Irian Barat, mengganyang Malaysia, dan juga membentuk poros-poros.

Presiden Soekarno berupaya menumbuhkan stabilitas politik dengan kebijakan-kebijakan yang melawan imperialisme dan kolonialisme. Salah satu prioritasnya adalah Irian Barat. Kembalinya Irian Barat ke tangan Indonesia juga merupakan maneuver untuk mencapai target utamanya yakni Belanda dan Amerika. Proses merebut Irian Barat tidaklah mudah.

Dalam hal ini, Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu menggalakkan kampanye untuk merebut Irian Barat, sebagai tindak lanjut untuk meraih keutuhan dalam kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, Presiden Soekarno menyadari bahwa melakukan negosiasi dengan Belanda tidak dapat berjalan tanpa bantuan tekanan dari pihak lain. Sikap Amerika Serikat yang pada awalnya passive neutrality kemudian berubah menjadi active mediation. Perubahan sikap ini dinilai sebagai dukungan diam-diam yang dapat menguntungkan posisi Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat.

Namun di samping itu, bantuan Amerika bukan tanpa alasan. Terdapat maksud di dalamnya, sehingga Amerika harus diberi tekanan sebelum membantu Indonesia dalam masalah Irian Barat, yakni melalui Kennedy Administration’s.

Hingga pada akhirnya Irian Barat dapat direbut dengan mempertaruhkan provokasi dari Belanda dan kekecewaan dari Amerika.

Selain usaha untuk merebut Irian Barat, ada pula keputusan lain yang dilakukan oleh Soekarno seperti mengganyang Malaysia, dan juga membentuk poros-poros. Karena merasa bahwa banyaknya industrialisasi yang terjadi di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan milik Malaysia merupakan bentuk penjajahan baru negara OLDEFO kepada Indonesia,

Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat yang merupakan sebuah keputusan untuk melakukan politik konfrontasi kepada Malaysia. Ganyang Malaysia juga merupakan bentuk politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia.

Karena Malaysia merupakan persemakmuran Inggris, maka Soekarno sangat khawatir akan kembalinya imperialisme ke wilayah Indonesia, karena wilayah Malaysia yang berdekatan dengan Indonesia. Soekarno juga menyebut Malaysia sebagai “bonekanya” Inggris, di mana kemerdekaan Malaysia yang didapat dari Inggris ini dapat mengancam negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Hingga pada puncaknya, Indonesia menarik diri dari PBB pada tahun 1965, setidaknya sebagian karena keyakinan Soekarno bahwa organisasi PBB telah menjadi simbol dari suatu tatanan dunia yang didominasi oleh neo-kolonialisme dan imperialisme.

Kemudian, Soekarno juga mengutuk sistem internasional yang bersifat eksploitatif dimana negara kuat berusaha untuk mendominasi yang lemah. Porso NEFOS atau New Emerging Forces merupakan poros untuk menyaingi Poros OLDEFOS atau Old Establishment Forces melalui ekonomi, politik, dan militer.

NEFOS harus menjaga independensi agar tidak terinterfensi pihak-pihak lain. Negara-negara NEFOS merupakan korban dari neo-kolonialisme yang dikontrol oleh OLDEFOS. Adanya poros ini juga merupakan bentuk dari politik konfrontasi Soekarno untuk melawan kekuatan negara blok barat.

Formulasi Soekarno mendefinisikan NEFOS sebagai kekuatan progresif revolusioner bagi dunia. Adanya poros-poros ini menunjukkan keberpihakan Soekarno terhadap komunis.

Selain itu, terlihat pula pandangan para pemimpin Indonesia dalam melihat sistem internasional yang didominasi oleh big powers yang saling bermusuhan dan pemilik kekuatan dominan berusaha untuk menjatuhkan Indonesia.

Negara industri memberikan bantuan untuk negara berkembang dinilai sebagai investasi kapital yang berpotensi sebagai jembatan untuk mendominasi.

Melalui berbagai penjelasan di atas, kesimpulan saya yang dapat diambil adalah politik luar negeri Indonesia pada awal kemerdekaan, yaitu pada pemerintahan Presiden Soekarno, sebenarnya berupa gerakan non-blok dan bebas aktif.

Namun, setelah adanya berbagai pengaruh, Indonesia menjadi lebih condong ke Blok Timur. Perwujudan dari sikap Soekarno yang lebih memihak Blok Timur ini adalah politik konfrontasi, dan membuat Indonesia lebih militan, serta sikap Soekarno yang lebih revolusioner, dengan munculnya slogan nasakom (nasional, agama, dan komunis), hingga pada terbentuknya Partai Komunis di Indonesia.

Bentuk politik konfrentasi yang dilakukan Soekarno antara lain adalah merebut Irian Barat, ganyang Malaysia, dan pembentukan poros NEFOS dan Jakarta Peking, sebagai penentangan terhadap kekuatan negara-negara blok Barat yakni OLDEFOS.

Hal-hal yang mendasari berbagai wujud politik konfrontasi tersebut adalah rasa traumatis dan rasa benci Soekarno terhadap imperialisme dan kolonialisme, serta sikap negara-negara blok Barat terhadap Indonesia dan negara-negara yang dijajah lainnya yang sangat manipulatif dan eksploitatif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *