Pemerhati Pendidikan Minsel : Kepala Sekolah Wajib Kantongi Sertifikat Kompetensi

oleh -40 views
Drs.Semuel Pattilima.M.Pd
Drs.Semuel Pattilima.M.Pd

AMURANG – Peran Kepala Sekolah (Kepsek) sangat penting untuk mengembangkan dan memajukan sekolah sebagai satuan pendidikan yang berkualitas dalam menciptakan generasi penerus nusa dan bangsa.

Untuk itu, Sertifikat Kompetensi wajib dikantongi oleh guru yang akan menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah (Kepsek).

Hal itu ditegaskan oleh Pemerhati di bidang pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Drs.Semuel Pattylima.M.Pd.

Menurut mantan guru SMA dan Kepsek SMP ini, masih ada sekolah-sekolah di Minsel. Pemimpin sekolahnya (Kepsek) belum mengantongi sertifikat pendidikan dan latihan (Diklat) sebagai syarat wajib.

Dicontohkannya, belum lama ini terjadi serah terima jabatan Kepsek di salah satu sekolah di kelurahan Bitung Amurang.

“ Masih banyak kepala sekolah di Minsel yang belum memiliki sertifikat diklat yang menentukan profesionalitasnya”ujar Pattilyma saat bersua dengan wartawan media ini, Senin,(08/03/2021).

Ia pun menyarankan, untuk Kepsek yang belum memiliki sertifikat diklat. Agar perlu upaya peningkatan kompetensi melalui Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) di setiap kabupaten atau provinsi.

“Bagi Kepsek yang tidak memenuhi syarat harus tau diri. Kalau pengangkatan yang tidak memenuhi persyaratan,  dapat mengakibatkan tidak sahnya untuk  menduduki jabatan  Kepala Sekolah. Karena akan berimplikasi pada pengelolaan dana BOS, penerbitan rapor, penerbitan ijazah dan tidak berhak atas tunjangan kepala sekolah”tandas Pattilima.

Ditambahkannya, berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah pada tanggal 9 April 2018. Kepala sekolah wajib memiliki sertifikat calon kepala sekolah sebagai syarat profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya managerial, supervisi dan pengembangan kewirausahaan.

“Sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dengan mengikuti diklat calon kepala sekolah, dan bagi yang lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Sekolah”ungkap  Pattylima.

Sedangkan bagi kepala sekolah yang diangkat setelah ditetapkannya Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 dan belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Maka kepala sekolah yang bersangkutan tidak boleh menjabat sebagai kepala sekolah dan wajib mengikuti dan lulus diklat calon kepala sekolah.

“Dalam proses sertifikasi tersebut, LPPKS bekerjasama dengan lembaga penyelenggara diklat lain, yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) oleh Kemendikbud. Sertifikat Diklat tersebut merupakan syarat wajib bagi guru yang akan menduduki jabatan kepala sekolah. Agar nantinya dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah yang profesional sesuai dengan standar pendidikan”tutup Semuel Pattylima.(dotu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *