Paham Monisme Yang Terpecah Menjadi Idealisme dan Spiritualisme

oleh -1,909 views
Albert Nalang
Albert Nalang

ONTOLOGI ilmu termasuk apa hakekat ilmu itu, apa hakekat kebenaran dan kebenaran yang diwarisi dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafati tentang apa dan bagaimana (yang) “Ada” itu (being, sein, het zijn). Faham monisme yang terpecah menjadi idealisme dan spiritualisme, materilaisme, dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya merupakan paham ontologik yang pada akhirnya menentukan pilihan bahkan “keyakinan” kita-masing mengenai apa dan bagaimana (yang) “ada” yang mengatur perwujudan kebenaran yang kita cari. Ontologi termasuk tiga segi ilmu, yaitu menurut prioritasnya, menurut nivo pemikirannya dan menurut objeknya. Dalam hal ini, ketiga sebutan, yaitu: ‘filosofi pertama’, ‘metafisika umum’, dan ‘ontologi’ dapat dipergunakan sembarangan (tanpa dibedakan),Epistemologi, atau filosofi pengetahuan, adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menentukan kodrat atau skope pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan kenyataan, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi ilmu termasuk sumber, sarana dan tatacara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan (ilmiah).

Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologik akan mengakibatkan kesalahan yang mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Akal (verstand), akal budi (vernunft), pengalaman, atau kombinasi antara akal, pengalaman, intuisi merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi, sehingga dikenal adanya model-model epistemologi seperti: rasionalisme, empirisisme, kritisme atau rasionalisme kritis, positivisme, dan fenomenologi dengan berbagai variasinya.

Menurut Koento Wibisono, Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Pemerintahan. Mengemukakan bahwa hakekat ilmu pengetahuan masalah ontologik keyakinan, yaitu keyakinan suatu keyakinan yang harus dipilih oleh sang ilmuwan dalam menjawab pertanyaan tentang apakah “ada” (being, sein, het zijn) itu. Inilah awal-mula sehingga seseorang akan memilih pandangan yang idealistis-spiritualistis, materialistis, agnostisistis dan lain sebagainya, yang implikasinya akan sangat menentukan dalam pemilihan epistemologi, yaitu cara-cara, paradigma yang akan diambil dalam upaya menuju sasaran yang dijangkaunya, serta pemilihan aksiologi yaitu nilai-nilai, ukuran-ukuran mana yang akan dipergunakan dalam seseorang mengembangkan ilmu.

Dalam Aksiologi termasuk nilai-nilai yang bersifat normatif dalam mempersembahkan makna terhadap kebenaran atau kehidupan kita jumpai dalam kehidupan kita menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik atau pun fisik material. Lebih dari itu nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu conditio sine quanon yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam ilmu penerapan. Aksiologi nilai-nilai etika dan moral yang emperatif menjadi dasar dan arah pengalian, penerapan ilmu.

Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan bidang garapan ilmu pengetahuan terutama komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, juga dapat dipergunakan sebagai perspektif dalam melihat berbagai bidang ilmu.

Dengan kata lain, ontologi membahas “apa” (what), epistemologi membahas “bagaimana” (bagaimana), dan aksiologi membahas “mengapa” (mengapa). Apabila studi dengan konsep Bahm dalam artikelnya “Apa itu ‘Sains’?” maka ontologi dari ilmu adalah masalah, epistemologinya adalah metode, dan aksiologinya adalah sikap. filsafat ilmu kelompok tiang-tiang penyangga, yang telah diuraikan sebelumnya, yakni: ontologi, epistemologi dan aksiologi, yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan “apa” (what), “bagaimana” (how), dan “mengapa” (why).

Dalam proses perkembangan kajian budaya politik / pemerintahan yang pesat seperti itu, filsafat ilmu dengan komponen-komponen yang menjadi tiang-tiang penyangga eksistensi ilmu pengetahuan, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi, akan dapat mengarahkan pada strategi pengembangan kajian budaya politik dan pemerintahan seperti tersebut di atas. Strategi tersebut tidak hanya belajar etik dan heuristik, bahkan sampai pada dimensi kebudayaan untuk menangkap tidak saja digunakan atau kemanfaatan kajian budaya politik / pemerintahan, tetapi juga arti maknanya bagi kehidupan umat manusia.

Implementasi

Dari aspek ontologis ilmu pemerintahan, baik definisi atau objek material dan formal, belum dijumpai adanya kesepahaman. Meskipun demikian ada beberapa titik persamaan mendasar di kalangan ilmuwan pemerintahan, yaitu: Pertama, bahwa ilmu pemerintahan itu ada dan sedang berkembang ke arah kemandirian. Kedua, adanya berbagai paradigma pemerintahan merupakan tanda bahwa ilmu pemerintahan bersifat teoritik dan tidak semata-mata praktis profesional. Dengan demikian, pemerintahan manajemen semata-mata keterampilan belaka.

Luasnya dimensi-dimensi yang tercakup dalam disiplin ilmu ini akhirnya banyak menimbulkan masalah kefilsafatilmuan, khususnya dalam penentuan penentuan epistemologis dan aksiologisnya. Masalah pertama berkaitan dengan penentuan batas-batas ilmu pemerintahan (termasuk fokus dan lokusnya). Sedangkan masalah kedua mengarah pada nilai guna atau segi kemanfatan keilmuan.

Penulis : Albert Nalang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *