https://portalsulutnews.com

Akurat & Terkini

Ini 4 Lembaga Survey Yang Terdaftar Dan Diakui KPU, Lainnya Abal-Abal

Last Updated on 1 Desember 2020 by Romel

MANADO,portalsulutnews.com-Banyak rilis hasil survey Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota yang beredar di Sosial Media (Sosmed), terkesan saling mengklaim antar sesama pendukung Paslon.

Tetapi sayangnya, mereka tidak tahu apakah info hasil survey yang didapatkan itu dari Lembaga Survey yang kredibel dan terdaftar serta diakui KPU atau hanya rilis survey ‘pesan sponsor’ dari salah satu kandidat Paslon untuk membentuk opini ke publik.

Untuk itu, masyarakat jangan asal percaya saja. Karena, kalau lembaga survey yang tidak terdaftar di KPU. Di mata KPU ‘lembaga survey’ seperti itu adalah abal-abal dan jangan dipercaya.
Untuk Pilkada 2020, KPU Kota Manado merilis bahwa hanya ada empat lembaga survey dan riset yang resmi terdaftar dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.

“Lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan, wajib mendaftar pada KPU,” ungkap Ketua KPU Manado, Jusuf Wowor, Senin 30/11/2020) kepada wartawan di Manado.

Sampai saat ini, kata Wowor, baru ada empat lembaga survei yang resmi mendaftar dan terdaftar di KPU Manado.
Sementara dari buku tamu helpdesklembaga pemantau pemilih survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2020, benar baru terdaftar 4 lembaga survei.

Ke 4 lembaga survei tersebut, adalah:
1. Indo Barometer
2. Jaringan Suara Indo
3.Poltraking Indonesia
4. KCI LSI

Ismail Harun, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Manado, juga membenarkan ke-empat lembaga survei yang terdaftar di KPU kota Manado tersebut.

“Iya benar ada empat lembaga survei yang terdaftar di KPU Manado,” ujar Harun, Selasa (01/12/2020).

Sebelumnya, Ketua KPU Manado Jusuf Wowor mengatakan, saat pendaftaran lembaga survei dan pelaksana hitung cepat hasil pencoblosan, diharuskan wajib membuat surat pernyataan yang berbunyi, tidak berpihak, menguntungkan, atau merugikan peserta pemilihan.

“Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat, tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data,” jelas Wowor.

Diketahui, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, menerima pendaftaran lembaga survey tersebut ada di PKPU No 8 Tahun 2017 dengan rentetan syarat.(*/tris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *