https://portalsulutnews.com

Akurat & Terkini

Sandra Rondonuwu Soroti Oknum Pemerintah Yang Menginjak-injak Hak Petani

Last Updated on 24 Agustus 2020 by Redaksi

 

SULUT,Portalsulutnews.com– Anggota DPRD Sulut Sandra Rondonuwu (Saron), Memberi apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Sulut,dalam hal ini Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang sudah mampu melobi pemerintah pusat sehingga PPN 10% hanya menjadi 1%.

” Ini adalah satu titik indah bagi parah petani yang ada terlebih yang ada di Sulut,” terang Saron,saat menginterupsi Rapat Paripurna penyampaikan/Penjelasan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi .Sulut tahun Anggaran 2020. Senin (24/08/20)

Namun dalam situasi merayakan Kemerdekaan RI ke-75 Saron dengan beraninya menyampaikan aspirasi masyarakat terkait ada hak-hak petani yang sedang di injak-injak.

“Kemarin saya melihat langsung lahan perkebunan, lahan pertanian yang di kelolah oleh sebagian masyarakat petani yang berada di Desa Tokin dan Desa Karimbow minahasa Tenggara yang mereka kelolah sebelum adanya pemekaran Minahasa raya, Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Bahkan Pemerintah saat itu telah mengeluarkan hak kepemilikan yang tertanggal 4 mei 1998, tetapi kemudian ada oknum pemerintah yang memasang patok dan mengusir parah petani yang sedang mengusahakan lahan tersebut untuk menanam hasil-hasil pertanian yang bisa mereka nikmati selama ini,”Jelas Saron

Tak hanya itu, ternyata oknum-oknum pemerintah yang ada memberikan kepada masyarakat lain untuk memanfaatkan lahan tersebut digunakan.

“saya kira ini sangat bertolak belakang dengan semangat Pemerintah Provinsi Sulut, dimana adanya kesejahteraan untuk peningkatan pertanian,”Tambah Saron

Saron meminta oknum pemerintah yang melakukan hal tersebut, yang mencoreng nama Pemerintah Mitra dan juga Pemerintah Sulut, agar ini bisa menjadi perhatian utama kita, dan bisa kita sama-sama menyelesaikan masalah ini.

Selain itu juga Saron berharap agar Pemerintah Sulut memberikan perhatian untuk di tindaklanjuti oleh Dinas yang terkait,untuk masalah UKM yang harus di tingkatkan.

” Karena banyak masyarakat kita mau mengurus sertifikat halal tetapi harus membayar dengan sangat mahal.”tutup Saron.(ika)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *